BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan perlunya perubahan strategi pembangunan ekonomi dengan menjadikan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan. Langkah ini diarahkan untuk memastikan peningkatan ekonomi daerah berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.
Menurut Mirza, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada investasi dan pertumbuhan industri besar. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Pandangan tersebut disampaikan Mirza saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta pemaparan Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan itu melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung. Hadir pula para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, pelaku usaha, pimpinan lembaga keuangan, akademisi, serta insan media.
Ekonomi Desa Harus Menjadi Fondasi
Mirza menjelaskan, sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Lampung dengan kontribusi sekitar 28 hingga 30 persen. Besarnya peran sektor tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha di perdesaan.
Ia mendorong perubahan pendekatan pembangunan dari pola trickle-down economy, yang mengandalkan manfaat pertumbuhan dari kelompok ekonomi besar, menuju bottom-up economy yang dimulai dari penguatan ekonomi masyarakat desa.
Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Mirza menilai koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi desa dengan menghubungkan aktivitas produksi masyarakat, distribusi hasil pertanian, hingga kebutuhan industri pengolahan.
“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan ekonomi harus dimulai dari desa agar kegiatan usaha masyarakat berkembang dan mampu menjadi penopang industri yang lebih besar.
Soroti Keuntungan Petani dan Kebijakan Harga Gabah
Dalam pemaparannya, Mirza turut menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram serta penghentian impor sejumlah komoditas pertanian.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi petani untuk memperoleh keuntungan dari hasil produksi mereka.
Mirza menyebut keuntungan petani saat ini mencapai 48 persen dan pendapatan petani meningkat hingga Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan.
“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani. Keuntungan petani naik 30 persen. Hari ini keuntungan 48 persen, ada di petani,” katanya.
Ia menilai keberpihakan terhadap petani perlu diwujudkan melalui kebijakan yang mampu memperkuat posisi mereka dalam rantai perdagangan dan distribusi hasil pertanian.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat yang menjadi produsen utama komoditas daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Disebut Capai 5,29 Persen
Mirza juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang dinilai mencerminkan perkembangan aktivitas masyarakat Lampung.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,29 persen dan menempatkan provinsi ini pada posisi kedua tertinggi di Sumatera untuk periode yang disampaikan dalam pemaparannya.
Selain itu, tingkat kemiskinan diklaim turun sekitar satu poin persentase dalam kurun waktu satu tahun. Capaian tersebut, menurut Mirza, menunjukkan adanya percepatan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Indikator lain terlihat dari peningkatan transaksi kendaraan bermotor baru yang mengacu pada data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pembelian kendaraan baru disebut meningkat 43 persen.
Kenaikan paling menonjol terjadi pada kendaraan yang mendukung aktivitas logistik dan perdagangan, yakni truk sebesar 220 persen, van 123 persen, serta pikap 78 persen.
Mirza juga menyoroti peningkatan transaksi hewan kurban, dengan pembelian sapi naik 109 persen dan domba 141 persen. Aktivitas perjalanan umrah masyarakat turut disebut mengalami peningkatan.
Berbagai perkembangan tersebut dinilai menjadi indikasi meningkatnya aktivitas ekonomi. Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperkuat sektor produktif agar pertumbuhan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Hilirisasi Jadi Pekerjaan Besar Lampung
Di tengah perkembangan ekonomi tersebut, Mirza menyoroti masih besarnya potensi komoditas unggulan Lampung yang belum diolah lebih lanjut.
Ia mengungkapkan sekitar 55 persen potensi komoditas daerah, termasuk kelapa sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao, belum terhilirisasi.
Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Lampung untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selama komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah, peluang ekonomi dari proses pengolahan belum sepenuhnya dinikmati masyarakat daerah.
Karena itu, Mirza meminta pemerintah kabupaten dan kota menyusun kebijakan yang selaras dengan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Ia menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pengeringan hasil pertanian atau dryer, pengembangan sentra peternakan, pembangunan kawasan industri beras rakyat, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi.
Menurutnya, penguatan fasilitas produksi dan pengolahan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat desa mampu mengambil peran lebih besar dalam rantai ekonomi.
Bupati dan Wali Kota Diminta Fokus Membangun Desa
Mirza menegaskan, percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa membutuhkan koordinasi seluruh pemerintah daerah. Program pembangunan harus diarahkan pada penguatan potensi lokal, peningkatan produktivitas, serta penciptaan kegiatan usaha yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia berharap desa-desa di Lampung tidak hanya berfungsi sebagai penghasil bahan baku, tetapi juga berkembang menjadi pusat produksi, pengolahan, dan perdagangan.
Dengan dukungan koperasi, infrastruktur pengolahan, serta tenaga kerja terampil, desa diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Maka kabupaten/kota, kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau ini dilakukan secara terorganisir, secara gotong royong, ini akan menjadi basis utama kita,” pungkas Mirza.
Pemerintah Provinsi Lampung kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan strategi tersebut menjadi program nyata. Keberhasilan transformasi ekonomi akan sangat ditentukan oleh kemampuan meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat daya saing petani, dan memastikan manfaat pertumbuhan menjangkau masyarakat hingga tingkat perdesaan.
